Pembentukan Holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan Tunggu Restu Jokowi


Rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur dan perumahan saat ini tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam waktu dekat, Jokowi akan menandatangani aturan yang tertuang dalam peraturan presiden (Perpres).
Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPP, M. Aprindy mengatakan, semua pembentukan holding ini sudah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak.
"Tinggal tunggu keputusan Presiden. Tinggal nunggu saja. Semua proses dilalui. Kajian legalnya sudah, teknis juga sudah," kata Aprindy di Jakarta, Jumat (17/5).
Aprindy menambahkan, pada 7 Mei 2019 sudah dilakukan pertemuan membahas perkembangan terkini pembentukan holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan.
"Tanggal 7 konsinyering. Pertemuan membahas holding infrastruktur dan perumahan. Semua stakeholder terkait dikumpulkan. Harmonisasi sudah dilakukan antara Kementerian BUMN, Keuangan dan PUPR," ujarnya
Menurut Aprindy, pembentukan holding ini mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. "Kan holding mengikuti kebijakan kementerian BUMN. Tujuan holding baik untuk kinerja BUMN," katanya.
Sebagai informasi, selangkah lagi holding infrastruktur maupun perumahan akan terwujud. Pasalnya beberapa waktu lalu beberapa perusahaan BUMN Karya setuju untuk masuk holding BUMN Infrastruktur, begitupun juga dengan BUMN Perumahan.
Untuk holding infrastruktur nantinya akan ada enam anggota yang akan bergabung dalam Holding BUMN Infrastruktur. PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi lead. Kemudian anggotanya ada tiga BUMN yang telah menjadi perusahaan terbuka.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sementara dua lagi merupakan perusahaan konsultan yakni PT Indra Karya (Persero) dan PT Yodya Karya (Persero).
Sedangkan Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan dipimpin Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) di mana WIKA, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero) akan menjadi anggotanya.
Share:
Read More

Kemenhub Tawarkan Proyek Infrastruktur KPBU Mulai Terminal Hingga Pelabuhan


Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menawarkan sejumlah proyek infrastruktur konsep Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada para investor. Kali ini di sektor perhubungan darat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, mengatakan saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memiliki sejumlah proyek berupa balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi. Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyeberangan yang pengoperasiannya berada di bawah tanggungjawab Ditjen Perhubungan Darat.
Djoko mengatakan, dalam pembangunan, pengembangan serta pengoprasian infrastruktur di atas tidak luput dari berbagai kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, perubahan administrasi wilayah serta adanya perkembangan sistem teknologi juga kerap menjadi penghambat proyek pembangunan tersebut.
Kemudian faktor lain menjadi kendala adalah kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan sangatlah besar. Namun demikian, realisasi anggaran belum bisa mencukupi untuk itu.
"Oleh karenanya, diperlukan skema baru dalam pembangunan pengembangan serta pengoprasian infrastruktur tersebut melalui kerjasama dengan melibatkan badan usaha agar dapat mengatasi kendala kendala yang ada," kata Djoko dalam acara Investor Gathering, di Jakarta, Rabu (31/7).
Djoko menyampaikan, infrastruktur sendiri merupakan sebuah fasilitas penting yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Sehingga ini menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah pusat untuk mendukung serta melayani masyarakat.
"Oleh karenanya kementerian perhubungan berupaya untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang menjadi tugas yang fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dengan melibatkan peran badan usaha dalam pelaksanaannya," katanya.
Sebelumnya, Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yakni masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU saat membangun infrastruktur.
"Memang KPBU prosesnya akan panjang di sana dilalui semuanya. Kami terus melakukan belajar dari PUPR dan segala macem apa yang bisa dilakukan. Kemudian saat ini kita sedang berusaha merayu-merayu kalangan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur itu. APBN sendiri sekitar 40 persen dari kebutuhan dana," ujar dia.
Share:
Read More

Bangun 11 Proyek Infrastruktur, Pemerintah Incar Dana Swasta dan BUMN Rp 19 Triliun


Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengincar dana Rp 19,7 triliun dari pihak swasta dan BUMN untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang digalang melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada 2020.
"Keterlibatan swasta atau BUMN dalam pembangunan infrastruktur didorong melalui KPBU dengan potensi nilai proyek sekitar Rp 19,7 triliun di 2020," ujar dia saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).
Dia menuturkan, keterlibatan pihak luar seperti perusahaan swasta atau BUMN saat ini memang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Ini lantaran ketersediaan dana yang ada di dalam APBN begitu terbatas.
Rincian, anggaran senilai Rp 19,7 triliun akan dipakai untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang dibawahi oleh 3 kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adapun 11 proyek tersebut meliputi pengerjaan jalan seperti jalan non-tol di Sumatera Selatan sebesar Rp 900 miliar dan jalan non-tol di Riau sebesar Rp 1,1 triliun. Selain itu juga ada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Sumatera dan Jawa sebesar Rp 300 miliar.
Kemudian, proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi sebesar Rp ‎1,6 triliun, Kereta Api Makassar-Parepare senilai Rp 1 triliun, serta pengoperasian Pelabuhan Anggrek Gorontalo sebanyak Rp 300 miliar.
Selanjutnya, proyek pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau sebesar Rp 200 miliar, serta pembiayaan Palapa Ring Barat sebesar Rp 1,2 triliun, Palapa Ring Tengah sebesar Rp 1 triliun, Palapa Ring Timur sebesar Rp 5,4 triliun, dan Satelit Multifungsi sebesar Rp 6,6 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan, biaya dari masing-masing proyek tersebut merupakan nilai Capital Expenditure (Capex) atau belanja modal. "Nilai tersebut merupakan nilai Capex atau estimasi nilai proyek," tukasnya.
Share:
Read More

Pembangunan Infrastruktur Jokowi Sukses Alihkan Pemudik Lebaran 2019 Pakai Bus


Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyatakan, berkat pembangunan infrastruktur, jumlah pemudik Lebaran 2019 memakai bus naik. Meski tidak drastis, data menunjukkan, angka kenaikan mencapai 3 persen di tahun ini.
"Ada shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan itu, bus itu penuh. Digunakan oleh mudik gratis itu hampir 1 juta (unit), bila dijumlah dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini suatu yang baik kan," jelas Menteri Budi usai meninjau persiapan arus balik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis (6/6).
Dia menambahkan arus mudik 2019 berjalan baik. Dia mengaku, mendapat laporan menggembirakan tidak seperti beberapa tahun sebelumnya. "Evaluasi mudik kemarin kami senang karena banyak berita gembira. Ada cerita dari Jakarta ke Semarang hanya 6 jam. Jakarta ke Palembang 8,5 jam, Jakarta-Solo 8 jam. Ini menandakan infrastruktur yang dibangun pemerintah memang berguna," kata Menteri Budi.
Menteri Budi menganalogikan, bila satu bus memuat 40 orang penumpang, maka secara akumulatif angka satu juta unit bus artinya ada 40 juta pemudik pengguna moda transportasi bus. "Ini suatu jumlah yang banyak. Kalau dikalikan sampai sekarang," bangga dia.
Namun demikian, satu pesan Menteri Budi kepada para sopir bus dan penggunanya agar selalu awas terhadap kesehatan dan keselamatan. Utamanya, bus wajib melakukan ramp check atau uji laik jalan. Menteri Budi menegaskan mereka yang kedapatan tak penuhi aturan bisa segera ditindak pihak kepolisian.
"Kalau (bus Lebaran 2019) tidak ada ramp check, saya minta tolong kepada polisi untuk ditilang saja tidak boleh jalan," tegas memungkasi.
Share:
Read More

Presiden Jokowi: Tak Apa Infrastruktur Mahal Asal Datangkan Devisa


Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak mempersoalkan biaya pembangunan infrastruktur yang mahal asal penggunaannya dapat mendatangkan devisa bagi negara.
"Tadi ada yang menyampaikan, mengembangkan pariwisata ke Pulau Lembeh, tapi saya belum lihat. Katanya kurang jembatan ya sudah dikasih jembatan, " kata Presiden Jokowi di Gedung Graha Bumi Beringin, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (4/7).
Jokowi juga mengaku sempat berbisik dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono tentang permintaan infrastruktur Sulawesi Utara (Sulut).
Menteri PUPR, kata Presiden, mengatakan, "Pak ini mahal loh, saya jawab tapi untuk Sulut tidak apa-apa mahal, tapi nanti kalau ada income masuk dari para wisatawan, devisa masuk, dolar masuk, jadi negara punya hitung-hitungan berapa yang kembali ke negara, bukan mengeluarkan saja," kata Presiden Jokowi saat membagikan 2.000 sertifikat tanah dalam kunjungan kerja ke Sulut pada 4-5 Juli 2019.
Sebelumnya pada hari ini Presiden Jokowi mengunjungi Bandara Sam Ratulangi (Manado) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan-Likupang (Minahasa Utara).
"Tadi siang saya dengan Pak Gubernur dan Pak Menteri ke tempat-tempat wisata, tadi ke Minahasa Utara ke Likupang, besok ke Bitung. Kita ingin mengembangkan pariwisata Sulut karena ekonomi di sini tumbuh pariwisatanya," ujar Presiden Jokowi.
Presiden menyebut Gubernur Sulut Olly Dondokambey memiliki insting yang bagus untuk mengembangkan pariwisata di provinsi tersebut. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah mendukung pembangunan pariwisata Sulut.
"Kami ingin pemerintah pusat memberikan dukungan misalnya jalan diperbesar, pantainya belum punya plasa maka tahun ini kita siapkan supaya tahun depan selesai. Terminal bandaranya kurang gede karena sekarang baru menampung dua juta penumpang, maka Agustus 2020 terminal digedein jadi enam juta penumpang," kata Presiden seperti dikutip Antara.
Pemerintah pusat juga masih membantu untuk memperlebar landas pacu agar pesawat badan besar bisa mendarat di Manado.
"Saya hitung-hitung kok kebanyakan ini ke Sulut? Jalan digedein, terminal bandara digedein, plasa pantai diperbaiki, nanti malam muter lagi ketemu apa, memang seperti itu bekerja, datang ke sini lalu melihat yang indah dan bagus jadi mau kembali lagi, jangan kalah dengan Bali," ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga berpesan agar warga memiliki budaya yang mendukung pariwisata. "Tapi perlu keramahan penduduk, sampah jangan dibuang ke mana-mana, restoran-restoran, warung-warung, toiletnya yang bersih," katanya lagi.
Data kantor imigrasi kelas I Manado menunjukkan turis mancanegara pada periode Januari-Mei 2019 mencapai 55.144 orang atau meningkat 9,67 persen dari periode yang sama pada Januari-Mei 2018 yaitu 50.284 orang dengan asal negara paling banyak adalah China (86 persen), Singapura (dua persen), Jerman (dua Persen), Amerika (1,3 persen) dan negara lainnya.
Kementerian Pariwisata menyebutkan bahwa Provinsi Sulut dinobatkan sebagai The Rising Star dalam sektor pariwisata Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan kinerja pariwisata hingga 600 persen dalam empat tahun terakhir.
Dalam empat tahun itu kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sulut meningkat enam kali lipat. Begitu juga pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dari sekitar dua juta menjadi empat juta atau dua kali lipat. Padahal di daerah lain pertumbuhan kunjungan wisataan hanya sekitar 5-10 persen.
Share:
Read More

Alasan Presiden Jokowi gencar bangun infrastruktur


Presiden Joko Widodo membeberkan alasan getol membangun infrastruktur selama masa pemerintahannya sejauh ini. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur yang lambat malah semakin menambah besar biaya dikeluarkan dalam upaya memeratakan perekonomian.
"Kalau ditanya ke saya, kenapa mau bangun cepat timbal balik di Jawa, ekonomi cepeat, politik juga, saya katakan tidak. 3 tahun lalu saya ke Wamena, saya tanya berapa harga bensin, rakyat mengatakan Rp 60 ribu. Kadang kalau cuaca enggak baik jadi Rp 100 ribu. Di Jawa 6.450. Saat itu juga saya perintahkan, saya mau bensin di sini harganya sama di Jawa," kata Jokowi saat memberikan pidato di acara HUT ke-6 dan Rakernas ke-IV Partai NasDem di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
Menurut Jokowi, Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lain jika infrastruktur tak dibangun dengan cepat. Terlebih, Indonesia terdiri atas ribuan pulau sehingga infrastruktur perlu terkoneksi dengan baik.
"Saya tanya Dubes Singapura, 4 suku. Indonesia 714. Saya tanya Presiden Afghanistan, berapa suku, 7. Indonesia 714. Ini negara besar. Kita punya potensi besar. Kita harus menyadari, kita ditinggalkan tetangga kita, Singapura. Kita ditinggal Malaysia, kita ditinggal Vietnam, kita kalah. Kalau kita tidak cepat lari, berubah, etos kerja, produktivitas, ini yang sering saya diskusikan dengan Bang Surya Paloh," kata Jokowi.
Jokowi meyakini pembangunan infrastruktur pemerataan ekonomi perlahan dapat dilakukan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi fokusnya selama ini menjalankan roda pemerintahan.
"Etos kerja, produktivitas, kedisiplinan nasional. Ini harus kita bangun kembali untuk jadi negara besar, kuat, maju dengan gerakan perubahan. Pola pikir, etos kerja, produktif. Kenapa bangun infrastruktur? ini fundamental, pondasi. Kenapa tol Sumatera, trans Papua, pelabuhan Kuala Tanjung, Makassar newport, kenapa? untuk memenangkan persaingan, kompetisi bukan lain-lain," kata Jokowi.
Share:
Read More

Sandi bakal bangun infrastruktur lebih banyak dengan libatkan swasta


Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyampaikan visinya untuk fokus untuk membangun ekonomi rakyat. Oleh karena itu, apabila nanti terpilih, Sandiaga menyatakan pembangunan infrastruktur akan dibangun oleh swasta dengan sistem bermitra.
"Infrastruktur biar dibangun swasta dengan bermitra. Pemerintah biar fokus ekonomi rakyat," kata Sandiaga di kawasan Kemang, Selasa (30/10).
Menurut Sandiaga, pelibatan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur untuk mengurangi penggunaan APBN dan utang. Dengan demikian, infrastruktur tetap terbangun meski tanpa APBN.
"Infrastruktur tetap kita bangun tetapi tidak jadi beban utama negara, pemerintah fokus ekonomi rakyat, koperasi," ucapnya.
Meski akan fokus ekonomi, Sandiaga menyebut tetap akan membangun infrastruktur.
"Kita akan bangun infrastruktur lebih banyak dari yang sekarang tetapi dengan pola berbeda. Kita akan lebih melibatkan kemitraan publik dan dunia usaha. Dunia usaha akan kita bawa untuk membantu membangun bersama karena sifatnya partisipatif kolaboratif," ucapnya.
Mantan Wagub DKI itu menyatakan Pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus untuk kelas menengah.
"Infrastruktur yang bukan hanya menyangkut konektivitas dari kalangan menengah atas yang punya mobil, tetapi juga infrastruktur hadir membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat menengah ke bawah," tandasnya.
Share:
Read More

Infrastruktur Jadi Modal RI Jadi Negara Kelas Menengah Atas


Pembenahan daya saing menjadi kunci utama agar Indonesia bisa terlepas dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah atau middle income trap. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan secara masif.
"Perbaikan signifikan dalam komponen infrastruktur jadi kunci utama perbaikan daya saing karena berkaitan dengan konektivitas dan penurunan biaya logistik," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira kepada Liputan6.com, Minggu (16/6).
Bhima mengatakan, perbaikan infrastruktur memang memainkan peran penting, sebab Indonesia sebelumnya harus menghadapi mahalnya biaya logistik sebesar 24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pembangunan infrastruktur, khususnya penunjang logistik darat dan laut yang turunkan logistic cost, bisa membuat harga produk lebih kompetitif, khususnya yang berorientasi ekspor. Jadi pembangunan infrastruktur yang mendorong turunnya biaya logistik harus dilanjutkan," dia menambahkan.
Selain biaya logistik, pembangunan infrastruktur juga berkaitan dengan efisiensi investasi. Bhima mencatat, rasio antara investasi dengan pertumbuhan output atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini masih berada diatas 6 persen, di mana idealnya ada di bawah 3 persen.
"ICOR yang tinggi menunjukkan biaya untuk investasi cukup mahal di Indonesia alias kurang efisien. Jadi semakin baik infrastrukturnya, semakin rendah ICOR-nya," jelas dia.
Bhima pun turut menyoroti cita-cita Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu, yang sempat memaparkan rencana pemerintah untuk mendorong Indonesia keluar dari middle income trap.
Bila benar-benar ingin menjadi negara berpendapatan tinggi, maka Indonesia harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata di atas 7-8 persen setiap tahunnya. "Terkait target yang reachable, upaya-upaya yang disampaikan Sri Mulyani juga harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 7-8 persen," tandasnya.
Share:
Read More

PKS: Kritik JK Bukti Pembangunan Infrastruktur Jokowi Ugal-Ugalan


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin yakin pembangunan infrastruktur era Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan. Hal ini terlihat dari kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sudah tiga kali mengkritik proyek infrastruktur kebanggaan pemerintah.
JK mengkritik pembangunan MRT di Palembang Sumsel. Selanjutnya, mantan Ketum Golkar itu juga mengkritik LRT di samping tol Jagorawi serta jalur kereta api trans Sulsel.
"Kritik Pak JK mengkonfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur Jokowi ugal-ugalan dan tanpa perencanaan yang matang," kata Ketua DPP PKS, Suhud Aliyuddin kepada merdeka.com, Rabu (23/1).
Suhud yang juga juru debat Prabowo-Sandiaga pun heran, JK sebagai wakil presiden malah mengkritik kebijakan pemerintah sendiri. Hal itu memperlihatkan tidak baiknya koordinasi pemerintah di bawah Jokowi-JK.
"Kritik Pak JK sekaligus juga memperlihatkan lemahnya koordinasi di internal pemerintahan, sehingga Wapres melakukan kritik keras terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden," tambah JK.
Suhud melihat, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah banyak bersifat sporadis dan tidak tepat sasaran. Sehingga tidak terlalu berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bahkan sebaliknya, kata dia, penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam beberapa proyek infrastruktur justru banyak menguntungkan pihak asing.
"Selain itu, minimnya dampak pembangunan infrastrutur terhadap kesejahteraan masyarakat adalah stagnannya angka kemiskinan. Selain itu lambatnya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran," tutup dia.
Diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).
JK menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. "LRT Palembang jadikan coba-coba turis lokal saja," kata JK.
Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian.
"Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.
JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.
"Sama kereta api Sulawesi-Manado, siapa yang mau naik ke Makassar? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara, utara ke selatan? Hanya perpendek saja di Sulawesi untuk kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang tidak akan efisien," kata JK.
Tak hanya soal LRT di Palembang, JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.
"Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ucap JK.
Menurut dia, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak.
"Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer," kata JK mengkritik lagi proyek infrastruktur.
Share:
Read More

Sudah Dibangun, 4 Proyek Infrastruktur Dikritisi Wapres Jusuf Kalla


Wapres Jusuf Kalla (JK) sering kali melontarkan kritikan terhadap sejumlah proyek infrastruktur di Tanah Air. Padahal infrastruktur itu tengah dibangun oleh masa pemerintahannya.
Menurut JK kritikan itu diutarakan dari sisi objektif. Sebab pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan memakan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, seharusnya tak cuma memperhatikan teknis namun dampak lainnya. Berikut kritikan Jusuf Kalla terhadap proyek strategis nasional dalam beberapa momen:

Kritikan JK Terhadap Bandara Kertajati

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati hingga saat ini masih sepi penumpang. Tingkat okupansi bandara ini dikabarkan masih berada di bawah 30 persen.
Wapres JK menilai sepinya bandara ini tidak lepas dari uji kelaikan yang dilakukan pemerintah tidak berjalan baik. Apalagi, pembangunan bandara tersebut juga dinilai tanpa kajian yang mendalam.
"Tapi ya mungkin kurang penelitian sehingga lokasinya tidak pas untuk Bandung dan untuk Jakarta. Jadi agak ya, boleh dibilang perencanaannya tidak terlalu bagus. Pemerintah pusat juga salah," katanya.

Pembangunan LRT Palembang Tak Efisien

Wapres Jusuf Kalla (JK) pernah mengkritik pembangunan Light Rail Trans (LRT) di Palembang. Menurutnya penggunaan LRT di Palembang tidak berjalan secara efisien. Sebab, LRT Palembang hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang.
"Jadi turis lokal datang coba satu kali sudah selesai. Banyak hal-hal secara ekonomis bukan hanya secara teknis, tapi kita harus perbaiki secara ekonomis," kata JK.

Trans Sulawesi Lebih Efektif Untuk Industri

Selama ini pemerintah gencar membangun infrastruktur di berbagai daerah. Namun pembangunan itu tak luput dari beragam kritikan. Misalnya saja Wapres JK yang mengkritik pembangunan trans Sulawesi. Menurutnya pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi lebih efektif untuk keperluan industri. Angkutan untuk penumpang maupun barang menggunakan moda rel kereta hanya cocok di Pulau Jawa.
"Saya minta, hanya perpendek saja di Sulawesi untuk keperluan industri. Kebutuhan-kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang dan orang tidak akan efisien. Kereta Api hanya efisien di Jawa karena penduduk 160 juta," ujar JK.

Pembangunan Jalur LRT elevated

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik pembangunan Light Rail Transit (LRT) dibuat melayang. Pembangunan akan lebih efisien jika dibangun di darat atau tidak elevated. Menurutnya, pembangunan secara elevated memakan biaya lebih besar dibanding dibuat di bawah dengan cara membebaskan lahan. Seperti pembangunan LRT elevated di samping jalan tol Jagorawi.
Share:
Read More

Recent Posts