Jokowi Janji Kerjakan Infrastruktur di Bogor dalam Satu Bulan


TEMPO.COJakarta - Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan menunjukkan kerja nyatanya di Kabupaten Bogor untuk meyakinkan masyarakat agar memilihnya dalam Pilpres 2019.
Hal itu dikatakan Jokowi saat menghadiri deklarasi relawan pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang menamakan dirinya Baraya Jokowi-Amin Kabupaten Bogor (Barjab) di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu 12 Desember 2018.
“Tadi saya dapat permintaan dari kang Bahlil (Ketua Dewan Penasihat Barjab) kalau di Bogor ini masih terbatas soal infrastruktur. Tunjukkan (pada saya) di sebelah mana, sebulan lagi saya kerjakan,” kata Jokowi, yang lantas membuat Stadion Pakansari gaduh dengan suara teriakan "Jokowi dua periode".
“Tujukan di mana, saya tunggu, berikan kepada saya, desanya di mana, kecamatannya di mana. Beri waktu saya sebulan untuk saya persiapkan dan saya kerjakan,” tambah Jokowi.
Dia mengatakan, meski saat ini pemerintahan telah menggulirkan dana desa, namun Kabupaten Bogor memerlukan perhatian khusus mengingat wilayahnya yang sangat luas dan penduduknya yang padat.
“Khusus untuk Kabupaten Bogor, ini memerlukan perhatian yang berbeda, karena wilayahnya sangat luas sekali, penduduknya juga sangat padat sekali, bahkan terpadat di dunia,” kata Jokowi.
Sejauh ini Jokowi sudah melakukan dua kali kunjungan ke Kabupaten Bogor dalam rangka kampanye pemilihan presiden. Kunjungan pertama dilakukan pada Selasa, 27 November 2018, saat acara deklarasi relawan 7000 Jokowi di Kawasan Pergudangan Olympic Bogorindo Sentul, Bogor, Jawa Barat.
“Sore hari ini saya datang lagi ke Kabupaten Bogor. Saya ingin memastikan bahwa di Kabupaten Bogor nantinya di 17 April 2019, angka yang kami peroleh bisa insya Allah di atas 50 persen,” kata Jokowi.
Share:

Ini Penyebab BPK Sebut Infrastruktur PUPR Tak Ada yang Mangkrak


TEMPO.CO, Jakarta - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merealisasikan belanja infrastruktur selama 2015, 2016, dan 2017, sebesar Rp 289,93 triliun.
"Dan tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak," kata Rizal Djalil di gedung BPK, Senin, 22 Oktober 2018.
Rizal mengatakan BPK tidak pernah membuat pernyataan seperti yang disampaikan dalam judul maupun isi pemberitaan di salah satu media online ihwal BPK yang menemukan kebocoran proyek infrastruktur.
BPK mengapresiasi semua program yang dilaksanakan Kementerian PUPR, termasuk pembangunan fasilitas Asian Games. Di mana, kata Rizal infrastruktur PUPR Asian Games dapat diselesaikan dalam waktu terbatas dan sudah digunakan pada acara Asian Games yang berlangsung sukses.
Untuk anggaran belanja infrastruktur 2018, menurut Rizal, BPK belum melakukan pemeriksaan karena saat ini program masih berlangsung, dan pemeriksaan akan dilakukan pada 2019.
"Saat ini Kementerian PUPR disamping mengerjakan program APBN 2018, juga fokus program rehabilitasi atas dampak gempa di NTB dan Sulawesi Tengah," ujar Rizal.
Lebih lanjut Rizal menilai BPK melihat pembangunan pada 2009 sampai sekarang, lebih masif, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Di akhir jumpa pers, Rizal menegaskan berita yang beredar soal BPK menemukan kebocoran proyek infrastruktur, merupakan hoaks. "Berita itu adalah hoaks. Tidak ada infrastruktur yang mangkrak," kata Rizal.
Share:

Ini Fokus Pembangunan Infrastruktur Jokowi Tahun Depan


TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan, pembangunan infrastruktur tetap akan dilakukan pada tahun depan meski fokus utama pemerintah adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah, kata Jokowi, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Untuk infrastruktur di luar kawasan 3T, Pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi," kata Jokowi dalam sidang pembacaan RUU APBN 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Untuk diketahui, di masa pemerintahan periode kedua ini, Jokowi memang memfokuskan arah pembangunan pada sektor SDM. Setelah sebelumnya pada periode pertama, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan pelabuhan.
Menurut Jokowi, infrastruktur akan terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok. Lalu, infrastruktur juga dibangun untuk menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk UMKM.
Selanjutnya, kata Jokowi, pemerintah juga akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) dan transportasi massal lainnya, agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan terkoneksi secara menyeluruh.
Dukungan pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik, kata dia, dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif semacam ini, dilakukan dengan memperhatikan value for money.
Di sektor pariwisata, Jokowi menuturkan, pada tahun 2020 pemerintah memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata secara lintas sektor dan terintegrasi. Empat destinasi pariwisata super prioritas itu adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.
Share:

Adu Visi Misi Ekonomi Jokowi Vs Prabowo di Bidang Infrastruktur


TEMPO.COJakarta - Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menawarkan sejumlah program bidang infrastruktur jika terpilih pada Pemilu Presiden 2019. Program-program tersebut tercantum dalam dokumen visi misi yang telah diserahkan kedua pasangan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Agustus 2018.
Dalam dokumen visi misinya yang berisi 38 halaman itu, pasangan calon presiden dengan nomor urut 1 Jokowi - Ma'ruf Amin menawarkan 4 program infrastruktur utama. Keempat program itu meliputi:
1. Percepatan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan perbaikan sanitasi untuk setiap rumah tangga.
Saat ini, Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebenarnya punya program 100-0-100. Melalui program ini, Jokowi menargetkan 100 persen akses ketersediaan air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 akses sanitasi bisa tercapai di 2019. 
2. Integrasi pembangunan infrastruktur dengan pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan Kawasan Industri.
Dalam empat tahun terakhir, Jokowi sudah menetapkan 11 KEK, yaitu KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan yang melibatkan Swasta, BUMN maupun BUMD.
Dalam masa pemerintahannya, Jokowi menggenjot pola KPBU (Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha) untuk membangun infrastruktur. Ada sejumlah instrumen yang diterbitkan seperti Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Availability  Payment (AP). Hasilnya, beberapa proyek infrastruktur bisa dimulai dengan pola pembiayaan ini seperti proyek Instalasi limbah Pulau Batam, Tol Serang – Panimbang dan Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek II.
4. Meneruskan revitalisasi dan pembangunan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang.
Meski mengusung misi poros maritim, tak semua program terealisasi sesuai target. Untuk pembangunan pelabuhan misalnya, pada April 2018, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menemukan adanya 33 proyek pelabuhan yang mangkrak. Hingga September 2018 pun, besaran anggaran untuk penyelesaian 33 proyek ini juga belum bisa dipastikan.
Sementara itu, pasangan calon presiden dengan nomor urut 2  Prabowo-Sandiaga Uno dalam 16 halaman dokumen visi misinya menawarkan 4 program utama infrastruktur/ Keempat program itu adalah:
1. Mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal.
Dikutip dari laman Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP, Kementerian PUPR, angka backlog kepemilikan rumah saat ini masih mencapai 11,4 juta. Angka backlog atau kekurangan jumlah terbesar terjadi di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Program Satu Juta Rumah untuk mengatasi backlog ini baru mencapai sekitar 58 persen dengan total pembangunan sebanyak 582.638 unit rumah, per Agustus 2018.
2. Menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama untuk meringankan beban hidup masyarakat dalam hal kebutuhan tempat tinggal.
PBB sesungguhnya merupakan pungutan pajak atas kepemilikan seorang warga negara atas tanah dan bangunan. Jika PBB dihapuskan, maka negara berpotensi untuk kehilangan penerimaan hingga Rp 16,.8 triliun (penerimaan PBB tahun 2017). Tapi, total penerimaan PBB ini hanya mencapai 1,2 persen saja dari total realisasi penerimaan sektor perpajakan tahun 2017 yang sebesar Rp 1.339,8 triliun.
3. Memperbaiki perencanaan dan efisiensi pembangunan
Bagi pasangan Prabowo-Sandiaga, tingkat inefisiensi pembangunan di Indonesia harusnya berada di angka 2 persen, bukan seperti saat ini yang mencapai 6 persen. Angka itu dihitung berdasarkan rasio penambahan modal dengan penambahan pengeluaran atau ICOR (Incremintal, Capital, Output, Ratio). Semakin kecil angka ICOR, maka semakin efisien proses pembangunan dilakukan.
4. Pembenahan infrastruktur yang membuka kesempatan lapangan kerja dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam rilis tahun 2017, menyatakan masih rantai distribusi produk pertanian yang panjang masih terjadi di sejumlah daerah. Seperti produk beras, rantai distribusi terpanjang terjadi di Maluku Utara, lalu cabai merah di Sulawesi Tengah, bawang merah di Jawa Tengah, daging sapi di DKI Jakarta, dan daging ayam ras di Maluku.
Sandiaga sebelumnya mengatakan dirinya berhasil mengendalikan harga pangan saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan memastikan rantai distribusi sedergana dan terbuka. "Saya mengatasi lonjakan harga pangan di Jakarta lewat inisiatif harga Kegerus (Keroyok, Gerilya, Urus)" kata Sandiaga Uno di Jakarta, Ahad, 9 September 2018.
Share:

4 Tahun Jokowi - JK: Infrastruktur dalam Bayang Janji Kasus HAM


TEMPO.COJakarta - Empat tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla diwarnai dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Meski demikian, ada sejumlah evaluasi terhadap janji-janji yang pernah dilontarkan duet pasangan ini dalam pemilihan presiden 2014, misalnya soal penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
Pembangunan infrastruktur menjadi agenda yang paling mencolok yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan dampak dari kemajuan infrastruktur itu bukan hanya menghubungkan fisik. "Membangun infrastruktur bukan hanya menghubungkan fisik, tapi batin masyarakat," ujarnya saat ditemui di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Ahad, 21 Oktober 2018.
Moeldoko menjelaskan, koneksivitas batin tersebut adalah terhubungnya masyarakat di daerah-daerah, seperti perbatasan, satu sama lain. Selain itu, Moeldoko mengatakan pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap pemerolehan keadilan dan hak masyarakat, misalnya pemerataan harga yang sama bagi setiap warga Indonesia.
Namun sejumlah janji kampanye hingga kini belum terealisasi, misalnya soal penuntasan kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menilai pemerintahan Jokowi-JK gagal memenuhi janji mengenai HAM selama empat tahun memimpin.
Koordinator KontraS Yati Andriani berujar, dari 17 program prioritas HAM dalam Nawacita, KontraS mencatat enam komitmen gagal dipenuhi dan 11 komitmen dipenuhi tapi tidak sepenuhnya. "Secara umum, tidak ada satu pun komitmen atau janji HAM Jokowi yang dipenuhi secara utuh," ujarnya di kantor KontraS, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018.
Yati menuturkan, dalam Nawacita, program HAM yang dipenuhi sebagian komitmennya terjadi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun enam janji HAM Jokowi-JK yang gagal dipenuhi antara lain memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terkait dengan anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan.
Selain itu, janji dalam Nawacita yang gagal dipenuhi adalah menyelesaikan secara berkeadilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 65.
Alasan janji itu dinilai gagal karena beberapa hal. "Pemerintah melalui Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) mendorong penyelesaian melalui rekonsiliasi melalui pembentukan dewan kerukunan nasional," ucap Yati.
Namun, kata Yati, janji itu direduksi dengan Rencana Aksi Nomor 45 dalam RANHAM sehingga berbunyi optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. "Bayangkan dari 2002 sampai 2018, bahkan 2019, target pelanggaran HAM berat masa lalu hanya koordinasi antarlembaga. Ini kan mundur seribu langkah," tuturnya.
Moeldoko mengatakan penyelesaian pelanggaran hukum dan HAM masa lalu membutuhkan waktu karena harus mengurai kembali peristiwa tersebut dengan baik. Dalam penyelesainnya, kata Moeldoko, Jokowi sudah mengundang korban dan aktivis HAM ke Istana.
Selain itu, Moeldoko mengatakan pemerintahan masih terus berupaya menuntaskan persoalan HAM masa lalu. "Intinya, pemerintah belum menghentikan. Bahwa proses itu membutuhkan waktu, iya," ujarnya.
Share:

Pemprov Jawa Barat Revitalisasi Sejumlah Proyek Infrastruktur di Depok


INFO NASIONAL — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun dan membenahi sejumlah proyek infrastruktur di Kota Depok, seperti underpass Dewi Sartika, Stasiun Citayam, dan Situ Rawakalong. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan detail engineering design (DED) Underpass Dewi Sartika dibuat tahun ini dan pembangunan kontruksinya dimulai tahun depan.
“Kita sedang menyiapkan DED rancangan untuk penyelesaian kemacetan di Jalan Dewi Sartika ," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menggelar rapat bersama Wali Kota Depok Mohammad Idris di Balaikota Depok, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Kamis, 18 Juli 2019. Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bersama Pemkot Depok akan mematangkan penataan Stasiun Citayam.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai menata Situ Rawakalong dengan anggaran sekitar Rp 30 Miliar. Dengan sejumlah penataan situ, Ridwan Kamil berharap jumlah destinasi wisata meningkat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dari sektor pariwisata. "Depok ini satu-satunya kota yang punya danau paling banyak. Cuma kalau tidak bermanfaat sayang. Kita mulai di Rawakalong," ujar Gubernur Jawa Barat.
Selain membahas berbagai proyek infrastruktur, dibahas pula pembuatan tim Depok Quick Response (DQR) dan program Layad Rawat. Emil meminta agar Pemkot Depok segera membuat DQR untuk merespons secara cepat warga Depok yang sedang membutuhkan berbagai bantuan sosial. "Kalau warga Depok ada kesusahan, kita bisa melakukan pertolongan dengan cepat via media sosial. Pasukannya (petugas DQR) dari Pak Wali (Wali Kota Depok) dan dana bantuannya dari Gubernur Jawa Barat," katanya.
"Ada juga program dari kami Layad Rawat, yaitu dokter yang mendatangi warga miskin Kota Depok. Jadi, nanti warga Depok tinggal telepon, dari kami bantuan obat-obatan gratis dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 
Share:

Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru Menunggu Undang-undang


TEMPO.CO, Jakarta – Proyek pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru belum akan dilaksanakan sebelum undang-undang tentang pemindahan pusat negara itu terbit. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono, memastikan kementeriannya akan patuh terhadap aturan.
“Kita ikutin aturannya. Ini sudah masa depan, jadi enggak bisa grusa-grusu,”ujar Basuki di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Beleid yang dimaksud ialah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Revisi beleid yang di dalamnya mengundangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan itu sedang diusulkan oleh eksekutif kepada legislatif.
Basuki mengatakan kementerian akan membuat kajian pembangunan ibu kota negara (IKN) setelah revisi undang-undang disahkan. Meski begitu, ia memastikan pembuatan masterplan dan desain rancang bangun infrastruktur tak bakal menunggu beleid. “Kan saya tidak bisa menunggu setelah beres semua baru desain. Akhir tahun ini harus ada set plan-nya,”ujarnya.
Berdasarkan pembabakan waktu yang disusun Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN, desain rancang bangun dan masterplan akan digarap mulai 2019 hingga 2020. Sedangkan peletakan batu pertama dan proyek pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru dijadwalkan berjalan mulai semester kedua 2020.
Menurut Basuki, proyek pengerjaan infrastruktur akan diawali dengan pembangunan jalan, seperti jalan non-tol di dalam kota. Pembangunan akses jalan penghubung menuju bandara dan pelabuhan juga bakal menjadi prioritas. “Namun, pembebasan lahannya nanti di ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional),” katanya. 
Pemerintah merencanakan pembangunan IKN membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Sebagai uang muka untuk pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru, Kementerian PUPR membutuhkan dana awal sebesar Rp 865 milar.
Share:

Infrastruktur Dasar Ibu Kota Baru Dibangun Pertengahan 2020


TEMPO.COJakarta - Seiring dengan pemindahan ibu kota, pemerintah bakal segera menyusun desain infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru, yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan infrastruktur dasar dijadwalkan dimulai pada pertengahan 2020.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan penyusunan desain langsung dimulai dari Setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan secara resmi lokasi ibu kota baru.
Basuki menjelaskan, infrastruktur dasar yang akan dibangun meliputi jalan, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun kawasan permukiman dan perkantoran. 
"Desain kita mulai sekarang sampai dengan pertengahan tahun depan. Insya Allah ground breaking untuk prasarana dasar bisa dimulai tahun depan," jelasnya di sela rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.
Basuki menerangkan, setelah desain rampung, Kementerian PUPR akan mengajukan kebutuhan anggaran. Adapun anggaran akan menggunakan skema tahun jamak atau multiyears contract (MYC). 
Seperti sudah dijelaskan Presiden Jokowi, penggunaan porsi APBN, kata Basuki, mencapai 19 persen dari total biaya sebanyak Rp 466 triliun. Dengan kata kain, dibutuhkan Rp 88,54 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di Penajam dan Kutai Kartanegara.
Di sisi lain, Kementerian PUPR juga berniat menggunakan skema design and build pada pembangunan kawasan permukiman dan perkantoran di ibu kota baru. Skema ini menurut Basuki lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional yang harus membuka lelang konsultan desain terlebih dahulu. "Kita punya kriteria desain jadi langsung tender fisik. Ini sama seperti renovasi GBK [Gelora Bung Karno], lebih cepat," kata Basuki.
Share:

Jokowi Jawab Kritik Soal Pembangunan Infrastruktur di Luar Jawa


TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab kritikan yang menyebut pembangunan infrastruktur di luar Jawa tidak sesuai dengan perhitungan ekonomi sehingga menjadi beban negara. "Kalau mau gampang, kita bangun Jawa saja," ujar Jokowi kepada Tempo di ruang kerjanya di Istana Bogor, Jumat, 26 April 2019.
Jokowi mengatakan Jawa memiliki banyak keunggulan. Mulai konsentrasi penduduk, yang mencapai 149 juta, sampai infrastruktur yang lebih maju ketimbang pulau lain. "Tinggal buat super koridor ekonomi di Jawa bagian utara, akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan sangat cepat," kata dia. Dia menyebutkan pembangunan infrastruktur di Jawa memiliki return of investment tinggi, internal rate of return tinggi, dan dampak politik yang positif.
Namun, Jokowi emoh menempuh cara instan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi seperti itu. "Kita menganut pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan," ujarnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa pemerataan, dia melanjutkan, menimbulkan ketidakadilan. Pembangunan yang sebelumnya tersentralisir di Jawa telah menimbulkan ketimpangan. Dia mencontohkan jalan mulus terhampar di Jabodetabek berbanding terbalik dengan Papua. "Ada satu kabupaten yang tidak memiliki jalan aspal satu meter pun."
Maka, Jokowi membangun Trans Papua. "Banyak orang mempertanyakan, 'Bapak membangun Trans Papua itu return of economy-nya apa'," kata dia. "Kalau berhitung kayak gitu, ga akan dibangun Papua."
Menurut Jokowi, dalam hidup bernegara, jangan selalu menggunakan hitung-hitungan ekonomi dan politik. Semua wilayah Indonesia, meski penduduknya segelintir, berhak menikmati pembangunan. "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya seperti itu," ujar dia.
Dalam wawancara eksklusif selama 45 menit itu, Jokowi juga membahas soal upaya rekonsiliasi dengan Prabowo-Sandiaga, rencana kerja pemerintahan 2019-2024, dan reshuffle kabinet. Baca wawancara selengkapnya di Majalah Berita Mingguan Tempo yang terbit Senin, 29 April 2018.
Share:

Krakatau Steel Pasok Baja ke BUMN Karya untuk Infrastruktur


TEMPO.CO, Jakarta - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. menandatangani kerjasama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang membangun infrastruktur atau BUMN Karya. Kerja sama ini dilakukan berkaitan dengan pasokan baja dari Krakatau Steel kepada sejumlah BUMN Karya terkait pembangunan infrastruktur.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan kerjasama ini merupakan bukti adanya komitmen dari BUMN Karya terhadap kualitas bangunan yang dihasilkan. "BUMN Karya tidak mau kompromi soal kualitas, sehingga pakai produk kami. Dan di Indonesia, baja dari Krakatau Steel menjadi acuan," kata Silmy saat memberikan sambutan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, 23 November 2018.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement antara Krakatau Steel dengan enam BUMN Karya. Keenamnya adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero).
Adapun, penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim, Direktur Utama Nindya Karya Indradjaja Manopol, Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana, Direktur Utama Waskita Karya I Gusti Ngurah Putra, dan Direktur Operasional II Hutama Karya Suroto.
Silmy mengatakan sebagai produsen baja terbesar, ia berkomitmen untuk ikut memacu pembangunan infrastruktur lewat kualitas baja yang baik. Ia menuturkan, adanya kebutuhan baja yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari berkembangnya geliat pertumbuhan infrastruktur.
Beberapa proyek infrastruktur negara yang telah didukung dengan baja Krakatau Steel berada di sektor transportasi maupun energi. Diantaranya Jakarta-cikampek Elevated Toll, proyek pembangunan menara listrik 35.000 MW, Light Rapid Transit (LRT), produksi kereta Api di Inka, dan lainnya.
Sementara itu, penandatanganan ini disaksikan oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro.
Fajar Harry mengatakan dirinya mengapresiasi para BUMN yang telah melakukan sinergi untuk dengan adanya kerjasama ini. Kerjasama ini diharapkan bakal menguatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan.
"Kerja sama antara Krakatau Steel dan BUMN - BUMN Karya ini sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Namun ditegaskan kembali dalam bentuk sinergi yang lebih kuat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur Nasional,” kata Fajar dalam acara yang sama.
Share:

Recent Posts