TEMPO.CO, Jakarta - Seiring dengan pemindahan ibu kota, pemerintah bakal segera menyusun desain infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru, yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan infrastruktur dasar dijadwalkan dimulai pada pertengahan 2020.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan penyusunan desain langsung dimulai dari Setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan secara resmi lokasi ibu kota baru.
Basuki menjelaskan, infrastruktur dasar yang akan dibangun meliputi jalan, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun kawasan permukiman dan perkantoran.
"Desain kita mulai sekarang sampai dengan pertengahan tahun depan. Insya Allah ground breaking untuk prasarana dasar bisa dimulai tahun depan," jelasnya di sela rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.
Basuki menerangkan, setelah desain rampung, Kementerian PUPR akan mengajukan kebutuhan anggaran. Adapun anggaran akan menggunakan skema tahun jamak atau multiyears contract (MYC).
Seperti sudah dijelaskan Presiden Jokowi, penggunaan porsi APBN, kata Basuki, mencapai 19 persen dari total biaya sebanyak Rp 466 triliun. Dengan kata kain, dibutuhkan Rp 88,54 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di Penajam dan Kutai Kartanegara.
Di sisi lain, Kementerian PUPR juga berniat menggunakan skema design and build pada pembangunan kawasan permukiman dan perkantoran di ibu kota baru. Skema ini menurut Basuki lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional yang harus membuka lelang konsultan desain terlebih dahulu. "Kita punya kriteria desain jadi langsung tender fisik. Ini sama seperti renovasi GBK [Gelora Bung Karno], lebih cepat," kata Basuki.
